"Iya jelas lah (tanggung jawab) di presiden. Jelas. Karena presidennya tidak mampu memimpin negara dan mensejahterakan rakyat," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Menurut Fadli, DPR tak ada sangkut pautnya dengan urusan kemiskinan rakyat. Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
DPR, sebut Fadli, adalah lembaga yang bertugas dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Ia pun mempertanyakan soal 'hukum' yang dimaksud Eggi dibuat pemerintah bersama DPR.
"Peraturan yang mana yang dibuat oleh DPR? Kalau UU, bersama pemerintah. Tapi kalau peraturan yang di kementerian kan tidak ada urusannya dengan DPR. Kita ini sistemnya adalah presidensial," jelasnya.
"Presidensial itu heavy-nya kepada eksekutif. Karena heavy-nya kepada eksekutif, jangan nyalah-nyalahinn DPR. DPR itu fungsinya cuma legislasi, anggaran, dan pengawasan," imbuh Fadli.
Sebelumnya, Eggi Sudjana menjelaskan maksud ceramahnya mengenai 'Presiden Buat Rakyat Miskin'. Eggi menyasar tak cuma Presiden, tapi juga DPR.
"Jadi yang pertama statement saya yang membuat 'presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR," ujar Eggi dalam perbincangan, Minggu (15/4). de
Tidak ada komentar