Partai Demokrat membantah tentang data yang dipaparkan oleh Permadi Arya mengenai utang Indonesia pada pemerintahan SBY.
Seperti diketahui bahwa pada sebelumnya, Permadi Arya mengunggah sebuah video yang berjudul "PANDUAN AWAM - HUTANG LUAR NEGERI RI".
Baca juga: (Ruhut Sitompul Ungkap Asal-usul Gelar Profesor untuk Rocky Gerung, Ternyata...)
"Data yang disampaikan oleh Permadi Arya tidak semuanya benar, ada data yang sengaja direkayasa tidak sesuai dengan fakta untuk mendiskreditkan pemerintah era SBY," tegas Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik disalin dari laman Detik.
Di dalam videonya tersebut, Permadi mengatakan bahwa total utang di era pemerintahan SBY mencapai angka Rp 2.497 triliun.
Rachland menegskan bahwa total utang yang ditinggalkan oleh era kepemimpinan SBY adalah sebesar Rp1.309.48.
Baca juga: (Ini yang Dibahas FPI saat Berkunjung temui Ketua MUI)
Berikut pernyataan lengkapnya:
Klarifikasi Atas Pernyataan Permadi Arya Tentang Data Utang Pemerintah Pusat
1. Dalam sebuah vlog Permadi Arya menyampaikan data tentang utang pemerintah pada 4 (empat) presiden dengan data sebagai berikut:
- Era Presiden Soeharto: Rp 673 triliun
- Era Presiden Megawati: Rp 1.230 triliun
- Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Rp 3.727 triliun
- Era Presiden Joko Widodo: Rp. 4.034 triliun
Selanjutnya pada vlog tersebut juga disampaikan juga bahwa jumlah utang terbesar terjadi pada era pemerintahan SBY dengan jumlah utang sebesar Rp. 2.497 triliun.
2. Terhadap pernyataan yang diberitakan lewat vlog tersebut perlu kami klarifikasi berdasarkan data dan fakta sebenarnya, yang diperoleh dari data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan yang dipublikasikan lewat webside: https://www.djppr.kemenkeu.go.id.
Dari data tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal berikut ini :
- Pada awal pemerintahan SBY tahun 2004, akumulasi utang pemerintah adalah Rp 1.299,50 dengan rasio utang terhadap PDB adalah 57 persen. Sampai akhir pemerintahan SBY tahun 2014, akumulasi utang sebesar Rp. 2.608,78 dengan rasio utang terhadap PDB 24,7 persen, atau selama 10 tahun pemerintahan SBY jumlah utang yang dihimpun adalah Rp 1.309,48 triliun dengan penurunan rasio utang dari 57 persen menjadi 24,7 persen.
- Presiden Jokowi dilantik pada Bulan Oktober 2014. Jumlah utang pemerintah pada Oktober 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun. Sampai dengan akhir Februari 2018 jumlah utang pemerintah telah mencapai Rp 4.034,80 triliun. Artinya secara akumulasi jumlah utang yang ditarik pemerintah Jokowi dari November 2014 sampai dengan Februari 2018 telah mencapai Rp1.433,64 triliun.
Kesimpulan:
1. Data yang disampaikan oleh Permadi Arya tidak semuanya benar, ada data yang sengaja direkayasa tidak sesuai dengan fakta untuk mendiskreditkan pemerintah era SBY. Data yang disampaikan pada era Presiden Megawati dan Jokowi semuanya benar sesuai dengan data Kementerian Keuangan, namun untuk data utang pada era Presiden SBY tidak benar dan jauh dari fakta sebenarnya.
2. Penyebutan era pemerintahan SBY merupakan pemerintahan yang paling banyak menarik utang sehingga dinobatkan sebagai raja utang juga tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.
Fakta sebenarnya adalah:
- Selama 10 tahun pemerintahan SBY jumlah utang pemerintah sebesar Rp 1.309,48 triliun.
- Pemerintahan Jokowi yang baru 3,5 tahun telah menghimpun utang sebanyak Rp 1.433,64 triliun.
Dari data tersebut, siapa sebenarnya yang pantas dijuluki Raja Utang?
Tidak ada komentar